Monitoring dan Evaluasi Kearsipan

Berita Terkait

• Pembinaan kearsipan dan perpustakaan di Kejaksaan Negeri Purworejo0
• Mewujudkan Tata Kelola Arsip Yang Baik Melalui Wisata Arsip 0
• Konsistensi Tertib Arsip SMP Negeri 24 Purworejo0
• Keseruan di Stand Pameran Dinarpus Purworejo0
• Stand Pameran Dinarpus Purworejo Ramai Pengunjung0
• Desain Menarik Stand Dinarpus Purworejo Di Pameran Jawa tengah0
• Perpustakaan Sebagai Media Pembelajaran Masyarakat0
• Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan0
• Pelayanan Mobil Perpusling di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Adi Yuswo” Kabupaten Purworejo0
• Koordinasi Promosi dan Publikasi Perpustakaan0

Berita Populer

• Daftar Pencarian Arsip Dinarpus Kabupaten Purworejo
• Layanan Perpustakaan Keliling SD N Kesawen
• Monitoring dan Evaluasi Kearsipan
• Akusisi Arsip Bupati Purworejo Ke 17 Bapak Kelik Sumrahadi, S.Sos, M.M
• Perencanaan
• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan di Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Purworejo
• Koordinasi Awal Penyusunan Draft Perbub JRA Subtantif Ke DPU & PR Kabupaten Purworejo
• Koordinasi Penyusunan Draft Perbub JRA Subtantif Ke Satpol PP Damkar
• Pemilihan Duta Baca Kabupaten Purworejo Tahun 2019
• Layanan Perpustakaan Keliling Sebagai Media Promosi

Purworejo – Monitoring dan Evaluasi SMP N dan OPD memiliki maksud untuk mengkoordinasikan adanya kendala pengelolaan arsip sehingga bisa ditemukan solusinya sehingga dapat meningkatkan tertib kelola arsip sehingga mendukung kegiatan manajerial, administrasi dan operasional pencipta arsip. Tim monitoring dan evaluasi terdiri dari Kepala Bidang Kearsipan, arsiparis dan staf bidang kearsipan. Salah satu hal yang menjadi fokus dalam monev kali ini adalah perlu banyaknya SMP N dan OPD yang belum memiliki SK Tim Pengelola Arsip sehingga perlu diterbitkan kebijakan Kepala Dinas dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas/Sekolah tentang Penunjukan Pengelola Arsip di yang terdiri dari Kepala Dinas/Sekolah selaku Penanggungjawab, Kasubag Tata Usaha selaku Ketua, serta pengelola arsip di masing-masing unit pengolah sebagai anggota. Kebijakan tersebut diterbitkan guna memperjelas tupoksi pengelola arsip.

---